Timses Prabowo tak Ingin Kehilangan Satu pun Suara
Sri Syahril
La Tinro La Tunrung
MAKASSAR, Jaringnews.com – Agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tersisa tiga hari lagi. Potensi terjadinya praktik kecurangan yang berpotensi mencederai pelaksanaan pesta demokrasi cukup besar. Panitia pengawas pemilihan umum di Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat memahami kondisi itu.
Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Abdullah, menuturkan, pihaknya sudah bersiaga mengantisipasi segala bentuk kecurangan jelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang.
Jajaran Bawaslu akan mengerahkan sekitar 8.000 petugas Panwaslu Lapangan (PPL) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di sejumlah titik di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Kami juga terus melakukan koordinasi dengan petugas pengawas di tingkat desa dan kelurahan,” kata Abdullah yang dihubungi Minggu (6/7).
Jalannya pencoblosan di tingkat pedesaan akan diawasi tiga sampai empat orang sesuai peraturan UU No 8 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi setiap PPL.
Sementara itu, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, Agussalim, menambahkan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dalam mewaspadai segala bentuk praktik kecurangan.
Menurut dia, sejumlah tim yang telah dibentuk di wilayah kecamatan dan kelurahan sudah bekerja dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara digelar.
"Nanti setelah pencoblosan kami langsung mengambil formuli C1 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan," kata Agus.
Agus mengimbau kepada para tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden agar dapat memaksimalkan peran dan fungsi saksi masing-masing untuk bersama-sama mencegah terjadinya kecurangan.
Sebelumnya, kedua tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden di Sulsel menyatakan akan berupaya memperketat pengamanan tempat pemungutan suara dengan pelibatan saksi.
Juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sulawesi Selatan, Harrie Sabrang, menilai pelibat saksi sangat penting, sebab praktik kecurangan di TPS cukup rawan yang berpotensi menggerus perolehan suara.
"Satu TPS akan dijaga dua saksi. Kami berharap tindak kecurangan dapat diantisipasi, " ujarnya.
Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Selatan, La Tinro La Tunrung dengan tegas menyatakan tak ingin kehilangan satu pun suara. Karena itu pelibatan saksi sangat diperlukan.
"Kami hanya menggunakan satu saksi di setiap TPS. Tetapi kami sangat berharap pada pelaksanaan pilpres kali ini tercipta kondisi yang lebih kondusif," tutur La Tinro.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar