SALAM GARUDA MERAH

Kamis, 03 Juli 2014

Lagi-lagi Kubu Jokowi Tunjukkan Sinyal Anti Islam, Ini Isi Surat Romo Magnis Pembenci Prabowo

Lagi-lagi Kubu Jokowi Tunjukkan Sinyal Anti Islam, Ini Isi Surat Romo Magnis Pembenci Prabowo

Kamis, 03 Juli 2014 | 12:09

1

intriknews.com JAKARTA - Surat terbuka Romo Franz Magnis Suseno untuk Prabowo Subianto memancing reaksi kalangan Islam. Karena, surat tersebut menyatakan kalau Prabowo didukung oleh kelompok Islam garis keras.

"Surat terbuka tersebut dapat memicu kecurigaan antarumat beragama. Tidak baik seorang Romo yang dihormati jamaatnya justru memprovokasi sesama umat saling membenci," ujar profesor pemikiran Islam dan dosen perbandingan agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Siswanto Masruri, Rabu (2/7).

Dalam surat terbukanya, Romo Magnis mengkhawatirkan kalau Prabowo terpilih menjadi presiden akan disandera oleh kepentingan kelompok Islam garis keras. Ia juga mengungkapkan terjadinya kerusuhan antarumat beragama jika Probowo menang pemilu.

"Ini menunjukkan Romo Magnis sangat fobia dengan Islam. Islam itu rahmat bagi alam bukan ancaman bagi yang lain. Islam itu artinya damai, bagaimana mungkin seorang Romo terdidik bisa terjebak pada istilah Islam garis keras?" ujarnya.

Siswanto menilai, Romo Magnis lupa kalau pada era Megawati Sukarnoputri justru banyak konflik kekerasan berbasis agama. Seperti yang terjadi di Ambon, Maluku dan Poso.

Namun, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), konflik tersebut mulai mereda. "Apa mampu Jokowi mengatasi konflik agama yang sewaktu-waktu bisa terjadi? Bisa jadi Islam garis keras yang dituduh Romo Magnis justru akan lebih liar kalau presidennya Jokowi. Kalau sudah demikian, siapa lagi yang bisa meredam kelompok garis keras atau komunis, selain TNI," ungkapnya.

Menurut Siswanto, konflik antaragama hanya bisa diselesaikan dengan dialog tanpa prasangka buruk untuk menebar kebencian dan permusuhan.

"Yang saya amati dari Prabowo, pentingnya menebarkan perdamaian. Baginya satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Harmoni dalam keberagaman keyakinan hanya bisa terwujud dengan dialog bukan saling menuding dan curiga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Muhyidin Djunaidi, menyatakan surat terbuka Romo Frans Magnis Suseno terkait capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, bersifat tendensius dan provokatif.

"Saya melihat pernyataan beliau sangat tendensius, provokatif dan cenderung berpihak kepada capres tertentu," ujar Muhyidin saat dihubungi Republika, Rabu (2/7) siang.

Di alam demokrasi ini, pihak-pihak manapun yang mendukung capres-cawapres tertentu harus diterima, jangan lantas dicap sebagai kelompok Islam garis keras.

Menurut Muhyidin, Islam hanya ada satu, yaitu Islam yang 'Rahmatan lil Alamin'. Jadi, tidak ada pembagian Islam menjadi Islam garis keras, Islam garis lunak atau Islam radikal.

"Saya tidak kaget dengan pernyataan Frans Magnis, karena dalam beberapa kesempatan memang menyampaikan hal seperti itu," ujar Muhyidin.

Sebenarnya, melihat tempat kelahiran Frans Magnis di Jerman, situasi politik dan komunitas agamanya tidak berbeda dengan di Indonesia.

Jadi, Frans Magnis jangan cepat-cepat mengambil keputusan dengan pernyataan yang sangat kasar itu. "Saya khawatir terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat," papar Muhyidin.

Seharusnya di bulan suci Ramadhan ini, seluruh tokoh agama dan rohaniwan, termasuk Frans Magnis, saling menjaga suasana sejuk dan damai. "Frans Magnis hendaknya menahan diri, Jangan membuat pernyataan provokatif," ungkap Muhyidin.

"Apakah Frans Magnis hanya ingin melakukan 'test the water' seperti Wimar Witoelar yang mengunggah gambar berjudul 'Kelompok orang-orang jahat'?" Jelas Muhyidin.

Frans Magnis jangan menuduh dan menyimpulkan Amien Rais sebagai orang yang menghimpun Islam garis keras di kubu capres Prabowo.

Kalau pun masalahnya terkait HAM, bukankah Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati lima tahun lalu? "Masyarakat sudah bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah," lanjut Muhyidin.

Hendaknya Magnis Suseno menahan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta di bulan Ramadhan ini.

Romo Frans Magnis Suseno, yang tak lain adalah rohaniawan Katolik dan guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mengeluarkan surat terbuka.

Isi surat ini selain menuding adanya Islam garis keras yang mendukung Prabowo, Romo Magnis juga mengaitkan Amien Rais dengan sikap kelompok yang disebutnya sebagai Islam garis keras.

Berikut isi lengkap surat tebuka yang ditulis oleh Romo Magnis:

Saudara-saudari,

Pertama, saya mohon maaf kalau kiriman ini yang jelas berpihak, tidak berkenan, apalagi di masa puasa. Namun beberapa hari sebelum pilpres saya merasa terdorong sharing kekhawatiran saya.
 
Saya mau menjelaskan dengan terus terang mengapa saya tidak mungkin memberi suara saya kepada Bapak Prabowo Subiyanto. Masalah saya bukan dalam program Prabowo.

Saya tidak meragukan bahwa Pak Prabowo, sama seperti Pak Joko Widodo, mau menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya tidak meragukan bahwa ia mau mendasarkan diri pada Pancasila. Saya tidak menuduh Beliau antipluralis. Saya tidak meragukan iktikat baik Prabowo sendiri.

Yang bikin saya khawatir adalah lingkungannya. Kok Prabowo sekarang sepertinya menjadi tumpuan pihak Islam garis keras. Seakan-akan apa yang sampai sekarang tidak berhasil mereka peroleh mereka harapkan bisa berhasil diperoleh andaikata saja Prabowo menjadi presiden?

Adalah Amien Rais yang membuat jelas yang dirasakan oleh garis keras itu: Ia secara eksplisit menempatkan kontes Prabowo – Jokowi dalam konteks perang Badar, yang tak lain adalah perang suci Nabi Muhammad melawan kafir dari Makkah yang menyerang ke Madinah mau menghancurkan umat Islam yang masih kecil! Itulah bukan slip of the tongue Amien Rais, memang itulah bagaimana mereka melihat pemilihan presiden mendatang.

Mereka melihat Prabowo sebagai panglima dalam perang melawan kafir. Entah Prabowo sendiri menghendakinya atau tidak. Dilaporkan ada masjid-masjid di mana dikhotbahkan bahwa coblos Jokowi adalah haram. Bukan hanya PKS dan PPP yang merangkul Prabowo, FPI saja merangkul.

Mengapa? Saya bertanya: Kalau Prabowo nanti menjadi presiden karena dukungan pihak-pihak garis keras itu: Bukankah akan tiba pay-back-time, bukankah akan tiba saatnya di mana ia harus bayar kembali hutang itu? Bukankah rangkulan itu berarti bahwa Prabowo sudah tersandera oleh kelompok-kelompok garis keras itu?

Lalu kalimat gawat dalam Manifesto Perjuangan Gerindra: “Negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama”. Kalimat itu jelas pertentangan dengan Pancasila karena membenarkan penindasan terhadap Achmadiyah, kaum Syia, Taman Eden dan kelompok-kelompok kepercayaan.

Sesudah diprotes Dr. Andreas Yewangoe, Ketua PGI, Pak Hashim, adik Prabowo, sowan pada Pak Yewangoe dan mengaku bahwa kalimat itu memang keliru, bahwa Prabowo 2009 sudah mengatakan harus diperbaiki dan sekarang sudah dihilangkan. Akan tetapi sampai tanggal 25 Juni lalu kalimat itu tetap ada di Manifesto itu di website resmi Gerindra. Bukankah itu berarti bahwa Hashim tidak punya pengaruh nyata atas Gerindra maupun Prabowo?

Terus terang, saya merasa ngeri kalau negara kita dikuasai oleh orang yang begitu semangat dirangkul dan diharapkan oleh, serta berhutang budi kepada, kelompok-kelompok ekstremis yang sekarang saja sudah semakin menakutkan.

Lagi pula, sekarang para mantan yang mau membuka aib Prabowo dikritik. Tetapi yang perlu dikritik adalah bahwa kok baru saja sekarang orang bicara. Bukankah kita berhak mengetahui latar belakang para calon pemimpin kita?

Prabowo sendiri tak pernah menyangkal bahwa penculikan dan penyiksaan sembilan aktivis yang kemudian muncul kembali, yang menjadi alasan ia diberhentikan dari militer, memang tanggungjawabnya. Prabowo itu melakukannya atas inisiatifnya sendiri.

Saya bertanya: Apa kita betul-betul mau menyerahkan negara ini ke tangan orang yang kalau ia menganggapnya perlu, tak ragu melanggar hak asasi orang-orang yang dianggapnya berbahaya? Apa jaminan bahwa Prabowo akan taat undang-undang dasar dan undang-undang kalau dulu ia merasa tak terikat oleh ketaatan di militer?

Aneh juga, Gerindra menganggap bicara tentang hak-hak asasi manusia sebagai barang usang. Padahal sesudah reformasi hak-hak asasi manusia justru diakarkan ke dalam undang-undang dasar kitab agar kita tidak kembali ke masa di mana orang dapat dibunuh begitu saja, ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum.

Jakarta, 25 Juni 2014

Franz Magnis-Suseno SJ

Aktivis 98 Sebut Jokowi Orang Munafik

Aktivis 98 Sebut Jokowi Orang Munafik

Aktivis 98 Sebut Jokowi Orang Munafik
JAKARTA - Pencapresan Jokowi dan janjinya untuk membenahi Jakarta selama lima tahun dianggap aktivis yang tergabung dalam Progres 98 sebagai suatu kemunafikan.

"Kriteria dalam orang-orang yang munafik menurut ajaran agama saya itu ketika sudah janji diingkari kemudian mendapat amanah kemudian ditinggalkannya begitu saja," kata Sekjen Progres 98, Aminuddin di Mangun Sarkoro Center (MSC 26) di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2014.

Kemudian hal lainnya adalah pernyataan Jokowi kepada media bahwa telah melaporkan kasus transjakarta kepada KPK, akan tetapi KPK membantah telah menerima laporan dari Jokowi.

"KPK tidak terima aduan apapun soal transjakarta ketika kami konfirmasi kepada KPK," terangnya.

Kemudian yang kami ingin kroscek, lanjutnya, yaitu mengenai tabungan yang dibuka oleh Jokowi-JK sejak 24 Mei 2014. Padahal izin resmi Presiden ke Jokowi untuk Gubernur non-aktif adalah 1 Juni 2014. Sesuai aturan UU Pilpres tabungan itu baru bisa dibuka 3 hari setelah surat izin.

"Dulu dengan gagahnya mengembalikan gitar metalicca ke KPK tapi sekarang untuk buku tabungan kemana tidak dikembalikan atau ditindaklanjuti oleh KPK," tegasnya.

(ysw)

Prabowo-Hatta Kembali Lampaui Elektabilitas Jokowi-JK

Prabowo-Hatta Kembali Lampaui Elektabilitas Jokowi-JK

Prabowo-Hatta Kembali Lampaui Elektabilitas Jokowi-JK
JAKARTA - Elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berhasil unggul dari pasangan nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Hasil itu berdasarkan rilis survei nasional yang dilakukan PolComm Institute. Prabowo-Hatta memperoleh 46,8 persen diikuti Jokowi-JK dengan 45,3 persen.

Direktur PolComm Institute Heri Budianto mengutarakan, kenaikan elektabilitas Prabowo-Hatta didasari performa di debat ke-3 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Prabowo tampil lebih meyakinkan dan menguasai soal pertahanan nasional dan kondisi TNI serta sikap tentang politik internasional," kata Hery dalam pemaparan hasil surveinya di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2014).

Faktor lain yang membuat elektabilitas Prabowo-Hatta meningkat ialah karena keyakinan pemilih terhadap partai politik yang menjadi pengusung pasangan tersebut.

Persoalan lain berhasil meningkatnya elektabilitas Prabowo-Hatta, lantaran saat debat sesi ke-3 performa Jokowi kurang maksimal. "Sebagian besar responden menyatakan Jokowi menyampaikan hal-hal yang terlalu terknis dalam debat," pungkasnya.

Sekadar informasi, survei ini dilakukan di 33 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung pada 23 hingga 27 Juni 2014 dengan tingkap kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar tiga persen.

views: 503x

Saat Berkuasa, Banyak Kesalahan PDIP Masih Membekas di Hati Rakyat

 

Saat Berkuasa, Banyak Kesalahan PDIP Masih Membekas di Hati Rakyat

Jumat, 28 Maret 2014 17:57 WIB
Saat Berkuasa, Banyak Kesalahan PDIP Masih Membekas di Hati Rakyat
/henry lopulalan
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai semasa Megawati Soekarnoputri dan PDIP memimpin, memiliki banyak kelemahan dan kesalahan yang sulit dilupakan publik.
Menurutnya, beberapa kebijakan Megawati kala itu, diantaranya outsourching kaum buruh yang sampai saat ini menyisakan sakit hati bagi wong cilik, kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan Indosat, penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina yang buntutnya pihak Pertamina harus menyewa dengan harga mahal, penjualan asset yang dikelola BPPN ke pihak asing, dan banyak kelemahan lain.
"Belum lagi dilepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Sangat banyak kelemahannya," kata Ray saat dihubungi, Jumat (28/3/2014).
Dirinya menyebutkan, Pemilu 2014 ini sangat kosong dari acara debat. Kalau pun nanti PDIP menang dalam ‘pertarungan’ politik, belum dapat dilihat apakah PDI Perjuangan akan memperbaiki kesalahan dan kelemahan saat partai ini memerintah.
"Kita juga tidak tahu apa isi kepala calon presiden yang diusung PDI Perjuangan," tegasnya.
Secara terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan dan Jokowi, sebagai calon presiden harus bisa memperbaiki diri, sehingga hal negatif yang terjadi saat mereka berkuasa tidak kembali terulang.
"Mulailah dengan membenahi komunikasi politik dan memperbaiki kebijakan-kebijakan negatif yang pernah mereka buat. Dengan catatan, PDIP mampu keluar dari trauma historis sebagai pihak yang kalah di dua pemilu sebelumnya dan menang pada Pemilu 2014 ini," jelas Hendri.

Akademisi: Saat Berkuasa, Banyak Kelemahan & Kesalahan PDIP Kepada Rakyat

42
 
3
 
5
 
0
 
0
Google +
0
 
PDIP & Megawati
ilustrasi
JAKARTA (kompasislam.com) – Sejumlah tokoh dan aktivis mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri dan partainya, yakni PDIP memiliki banyak kelemahan dan kesalahan yang sulit dilupakan publik. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai saat Megawati dan PDIP berkuasa atau memimpin Indonesia, banyak kelemahan dan kesalahan yang dilakukan dan hal itu sulit dilupakan publik.
Menurutnya, beberapa kebijakan Megawati kala itu, diantaranya kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan Indosat, dan outsourching kaum buruh yang sampai saat ini menyisakan sakit hati bagi wong cilik. Padahal sebagai parpol yang mengusung jargon sebagai partainya wong cilik, harusnya PDIP malu dengan kasus tersebut.
Selain itu, ada juga kasus penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina yang buntutnya pihak Pertamina harus menyewa dengan harga mahal, penjualan asset yang dikelola BPPN ke pihak asing, dan masih banyak kelemahan lain. “Belum lagi dilepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Sangat banyak kelemahannya,” tegas Ray, Jum’at (28/3/2014).
Dirinya menyebutkan, Pemilu 2014 ini sangat kosong dari acara debat. Kalau pun nanti PDIP menang dalam ‘pertarungan’ politik, belum dapat dilihat apakah PDIP akan memperbaiki kesalahan dan kelemahan saat partai ini memerintah. “Kita juga tidak tahu apa isi kepala Calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan,” ucapnya.
Secara terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, PDIP dan Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres) yang diusung PDIP tidak bisa memperbaiki diri, sehingga hal negatif yang terjadi saat mereka berkuasa bisa saja terulang kembali. [Khalid/tribun]
Kirimkan berita/foto/suara anda ke redaksi@kompasislam.com atau kompasislam@gmail.com. Kerjasama dan informasi pemasangan Iklan : kompasislam@gmail.com.
- See more at: http://www.kompasislam.com/2014/03/29/akademisi-saat-berkuasa-banyak-kelemahan-kesalahan-pdip-kepada-rakyat/#sthash.eYLxbCW2.dpuf

Akademisi: Saat Berkuasa, Banyak Kelemahan & Kesalahan PDIP Kepada Rakyat

42
 
3
 
5
 
0
 
0
Google +
0
 
PDIP & Megawati
ilustrasi
JAKARTA (kompasislam.com) – Sejumlah tokoh dan aktivis mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri dan partainya, yakni PDIP memiliki banyak kelemahan dan kesalahan yang sulit dilupakan publik. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai saat Megawati dan PDIP berkuasa atau memimpin Indonesia, banyak kelemahan dan kesalahan yang dilakukan dan hal itu sulit dilupakan publik.
Menurutnya, beberapa kebijakan Megawati kala itu, diantaranya kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan Indosat, dan outsourching kaum buruh yang sampai saat ini menyisakan sakit hati bagi wong cilik. Padahal sebagai parpol yang mengusung jargon sebagai partainya wong cilik, harusnya PDIP malu dengan kasus tersebut.
Selain itu, ada juga kasus penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina yang buntutnya pihak Pertamina harus menyewa dengan harga mahal, penjualan asset yang dikelola BPPN ke pihak asing, dan masih banyak kelemahan lain. “Belum lagi dilepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Sangat banyak kelemahannya,” tegas Ray, Jum’at (28/3/2014).
Dirinya menyebutkan, Pemilu 2014 ini sangat kosong dari acara debat. Kalau pun nanti PDIP menang dalam ‘pertarungan’ politik, belum dapat dilihat apakah PDIP akan memperbaiki kesalahan dan kelemahan saat partai ini memerintah. “Kita juga tidak tahu apa isi kepala Calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan,” ucapnya.
Secara terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, PDIP dan Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres) yang diusung PDIP tidak bisa memperbaiki diri, sehingga hal negatif yang terjadi saat mereka berkuasa bisa saja terulang kembali. [Khalid/tribun]
Kirimkan berita/foto/suara anda ke redaksi@kompasislam.com atau kompasislam@gmail.com. Kerjasama dan informasi pemasangan Iklan : kompasislam@gmail.com.
- See more at: http://www.kompasislam.com/2014/03/29/akademisi-saat-berkuasa-banyak-kelemahan-kesalahan-pdip-kepada-rakyat/#sthash.eYLxbCW2.dpuf

Prabowo-Hatta Pasangan yang Punya Visi dan Misi

Prabowo-Hatta Pasangan yang Punya Visi dan Misi

Prabowo-Hatta Pasangan yang Punya Visi dan Misi
JAKARTA - Pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia secara nyata. Hal demikian diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan.

Dia mengatakan, komitmen koalisi partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta ingin menciptakan kesejahteraan rakyat secara luas.

"Kita ingin membangun bukan sekadar kemerdekaan politik, kita ingin membangun masyarakat secara riil, bekerja secara nyata bukan hanya sekedar pencitraan," ujarnya di tempat deklarasi pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta, rumah Polonia atau eks kediaman Soekarno, Jakarta Timur, Senin (19/5/2014).

Sekadar diketahui, selain Partai Gerindra, sejauh ini partai politik yang sudah menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Prabowo, adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lebih lanjut dia mengatakan, koalisi tersebut tidak didasari dengan transaksional, melainkan memiliki kesamaan platform dan visi misi untuk pemerintahan ke depannya.

"Kita tidak transaksinal, kita melihat kesamaan platform. Kita berbicara dalam membangun platform, kesamaan visi misi," ucapnya.

Jusuf Kalla: Kesalahan Pemerintah Megawati Menjual Aset Negara

Jusuf Kalla: Kesalahan Pemerintah Megawati Menjual Aset Negara



Jakarta : Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (10/8). Dia berjanji jika terpilih nanti tidak akan mengulangi kesalahan dalam mengelola negara.

Menurut Kalla, bangsa Indonesia telah mengalami dua kali kesalahan dalam proses politik ekonomi sejak merdeka. Kesalahan pertama terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Saat itu, pemerintah yang berkuasa terlalu menguatkan posisi konglomerat, sedangkan sebagian besar rakyat terbelenggu dalam kesulitan hidup.

Lebih lanjut Kalla mengatakan, kesalahan kedua terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Kesalahan itu yakni pelepasan aset-aset negara kepada investor. Di antaranya divestasi saham PT Indosat [baca:
Pemerintah: Divestasi Indosat Tetap Diteruskan]. Hal itu dikhawatirkan semakin membuat bangsa Indonesia terpuruk.

Karena itu, Kalla mengatakan kesalahan politik ekonomi itu tidak selayaknya terulang kembali di masa mendatang. Menurut Kalla, untuk mengurangi kesalahan tersebut seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam harus dilibatkan dalam sistem pembangunan bangsa.(OZI/Ajmal Rokian): 
http://news.liputan6.com/read/83795/kalla-kesalahan-pemerintah-megawati-menjual-aset-negara#sthash.eDZoImE5.Sc7m7J4W.dpuf
 

http://www.mohamadabduh2014.blogspot.com

Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo-Hatta, 2014

Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo-Hatta

Senin, 30 Juni 2014 | 16:59 WIB
KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Hatta Rajasa (kanan) beserta Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan (kiri) menghadiri pertemuan tentang pemaparan visi-misi Prabowo-Hatta kepada kader Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (1/6/2014).